Targeticw.com- Gelombang desakan agar penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Sulawesi Selatan terus mengalir.
Kali ini, elemen masyarakat petani di Kabupaten Takalar secara terbuka meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) agar tidak hanya berfokus pada anggaran terbaru, tetapi juga memeriksa penyaluran bantuan alsintan berupa traktor roda dua, traktor roda empat, transplanter, pompa air, dan combine harvester untuk Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Permintaan ini mencuat seiring dengan langkah Kejati Sulsel yang saat ini tengah gencar melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan dan distribusi alsintan dari Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp243,6 miliar.
Namun, penyelidikan yang berjalan dilaporkan baru menyasar alokasi Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Menurut laporan investigasi dan aduan dari kelompok tani, indikasi penyimpangan berupa praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli bantuan hibah alsintan yang bernilai ratusan juta rupiah per unit juga disinyalir kuat telah terjadi pada periode tahun-tahun sebelumnya.
Anggota DPR RI, Rudianto Lallo, yang sebelumnya menerima aduan langsung dari para petani di Gowa dan Takalar, menegaskan bahwa bantuan alsintan dari pemerintah sejatinya merupakan hibah gratis untuk mendukung ketahanan pangan.
Oleh karena itu, praktik pungutan uang dalam bentuk apa pun dinilai melanggar petunjuk teknis.
Ia pun secara langsung meminta Kejati Sulsel memberikan perhatian khusus dan menindak tegas oknum yang mencederai hak-hak petani tersebut.
Hingga awal November 2026, penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel dilaporkan telah memeriksa sedikitnya 74 orang saksi secara maraton.
Mereka terdiri atas perwakilan kelompok tani hingga pejabat Dinas Pertanian di berbagai kabupaten.
Atas perkembangan tersebut, masyarakat petani Takalar meminta Kejati Sulsel turut memanggil para broker dan makelar yang diduga terlibat dalam penyaluran bantuan alsintan.
Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat mencocokkan validitas data pengadaan dengan kondisi fisik barang sekaligus mendalami dugaan manipulasi data penerima bantuan di lapangan.
Masyarakat petani di Takalar berharap perluasan objek pemeriksaan ke Tahun Anggaran 2021 hingga 2023 dapat membongkar jaringan mafia alsintan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya.
(Tim)
