Sorot  

Lembaga PATT Desak Cabang Dinas Kelautan Ambil Alih Agenda Pertemuan Nelayan, Kantor Disegel Massa

Bulukumba, Targeticw.com – Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (PATT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, Rabu (17/9/2025).

Aksi ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya dalam menangani persoalan nelayan.

Aksi Unjuk Rasa Didepan Kantor Cabang Dinas Kelautan

Dalam orasinya, PATT menegaskan bahwa suara rakyat, terutama nelayan, tidak boleh diabaikan. “Suara rakyat tak boleh ditutup-tutupi, kinerja instansi harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas salah satu perwakilan PATT.

PATT menekankan perannya sebagai lembaga kontrol sosial yang mendukung pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka menyoroti agar pejabat tidak mengesampingkan kepentingan nelayan, kelompok yang kerap berada pada posisi lemah.

Salah satu tuntutan utama adalah agar Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan segera mengambil alih agenda pertemuan dengan nelayan, yang dijadwalkan berlangsung Kamis (18/9/2025) di ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Desakan ini mengacu pada Surat Permohonan Bupati Bulukumba tertanggal 1 September 2025 Nomor 100.1.2./2616/DP, yang ditujukan untuk meredam potensi konflik antar-nelayan di wilayah perairan Bulukumba. “Sebagai cabang dinas yang berkedudukan di Bulukumba, sudah semestinya mereka menjadi tuan rumah dan bertanggung jawab menjaga ketertiban nelayan di daerahnya,” lanjut pernyataan sikap PATT.

Namun karena tidak mendapat respons dari pihak Cabang Dinas Kelautan, massa aksi akhirnya menyegel dua kantor, yakni kantor Dinas Perikanan dan kantor Cabang Dinas Kelautan, sebagai bentuk protes.

PATT berharap langkah tersebut dapat mendorong pemerintah lebih serius memperhatikan kepentingan nelayan serta memastikan agenda pertemuan berjalan adil, transparan, dan benar-benar berpihak pada masyarakat pesisir.