Makassar, Targeticw.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Panrita Keadilan, yang berdiri sejak tahun 2022, terus memperluas jaringan ke seluruh wilayah Indonesia untuk mempermudah layanan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau sulit mengakses layanan hukum. Rabu, (15/01/2025).
Ketua Umum LBH Suara Panrita Keadilan, Djaya Jumain, menyampaikan bahwa pihaknya memprogramkan pembentukan Klinik Hukum di setiap desa dan kelurahan di Indonesia. Klinik ini bertujuan memberikan akses yang lebih cepat dan mudah bagi masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di pelosok sekalipun bisa mendapatkan layanan hukum yang layak. Klinik Hukum akan menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka,” ujar Djaya Jumain.
Selain Klinik Hukum, LBH Suara Panrita Keadilan juga akan melaksanakan sejumlah program lain, seperti Pendidikan dan Pelatihan Paralegal, yang akan dilaksanakan oleh pengurus di tingkat provinsi (DPD) dan kabupaten/kota (DPC). LBH juga berencana menjalin kerja sama dengan pihak kampus, pemerintah, dan lembaga terkait untuk melaksanakan program-program yang berfokus pada pengawasan penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan peruntukannya.
Hingga awal Januari 2025, LBH Suara Panrita Keadilan telah mendapatkan respons positif dengan terbentuknya jaringan di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota, termasuk DPD di Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat, serta DPC di Kota Makassar, Barru, Gowa, Takalar, dan Wajo.
Djaya Jumain berharap keberadaan LBH Suara Panrita Keadilan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak yang selama ini terabaikan.
“Semoga LBH Suara Panrita Keadilan bisa menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan bantuan hukum yang mereka butuhkan,” tutup Djaya Jumain.
